Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka memberikan apresiasi terhadap kinerja Polri setelah Rapat Kerja dengan Jaksa Agung dan Kapolri di
Tag: DPR
Pentingnya Penyesuaian Pengelolaan Politik Nasional dan Daerah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan sikap DPR RI terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan judicial review
Gubernur Aceh Bocorkan 3 Strategi Atasi Sengketa Pulau
Pemerintah Aceh bersama unsur DPR Aceh dan DPR/DPD RI asal Aceh menyetujui penyelesaian polemik empat pulau yang saat ini menjadi bagian dari
Koalisi Ojol Tolak Intervensi ILO: Alasan dan Penolakan
Ketua Umum Koalisi Ojek Online (Ojol) Nasional (KON), Andi Kristiyanto, dengan tegas menolak intervensi lembaga internasional terhadap sistem kemitraan ojek online di
DPR Desak Evaluasi dan Bubarkan Ormas Meresahkan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai meresahkan
DPR Menuntut Jaminan Pesangon dan THR Karyawan PT Sritex
Pada hari Minggu, 2 Maret 2025, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal terhadap ribuan karyawan setelah PT Sri Rejeki Isman (Sritex)
Panja DPR VI Telusuri Polemik Pengolahan Lahan BP Batam
Komisi VI DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas berbagai polemik pengolahan lahan oleh BP Batam. Keputusan ini diumumkan oleh Wakil
Penjelasan Penggunaan Sirekap oleh KPU Jawa Barat dalam Penghitungan Suara Pilkada 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengumumkan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap untuk menghitung suara dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
KPU dan DPR Setuju Sirekap Dapat Digunakan Kembali dalam Pilkada 2024
Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Komisi II DPR telah menyetujui penggunaan kembali Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap pada pemilihan kepala daerah
Hasil Kesepakatan antara DPR dan KPU terkait Pemenang Pilkada 2024 jika Kotak Kosong menjadi Pilihan Terbanyak
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk