Minggu, 19 November 2023 – 20:04 WIB
Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid merespons pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo yang menyebut bahwa penegakan hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat nilai jelek. Menurutnya, Ganjar seharusnya mengajukan pertanyaan tersebut kepada pasangannya, yaitu Mahfud MD.
“Sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD,” kata Nusron di Indonesia Arena, GBK, Senayan pada Minggu, 19 November 2023.
Nusron menilai, hal itu perlu ditanyakan ke Mahfud, karena Mahfud merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Ya, Menko Polhukam yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD,” terangnya.
Sebelumnya, calon presiden (capres), Ganjar Pranowo menyebut bahwa penegakan hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami penurunan nilai. Calon Presiden nomor urut tiga itu memberi nilai 5 dari skala 1 sampai 10. Artinya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi itu turun drastis.
“Kalau terkait itu (penegakan hukum), jeblok. Poinnya 5 (artinya dari 1-10),” kata Ganjar.
Menurut dia, penegakan hukum di Indonesia berada di angka 7 hingga 8 sebelum tahapan pemilu 2024 di Indonesia. Namun, menurut Ganjar, nilai ini kemudian menurun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dari situlah, katanya, muncul persepsi buruk di publik yang seolah-olah ketegasan itu tidak ada lagi.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengungkapkan bahwa faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia itu menjadi buruk lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan. Dari situlah, publik pun bisa menilai bahwa masa Pemerintahan Jokowi di akhir-akhir ini sudah buruk.
