TEMPO.CO, Jakarta – Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, dan timnya berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta, dan para walikota mengenai persiapan Pilkada Jakarta 2024.
“Pada sore hari ini kami melakukan pertemuan khusus dengan Bawaslu dan KPU Provinsi DKI Jakarta,” kata Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.
Dia menegaskan bahwa salah satu tugas utama Pemerintah Provinsi Jakarta adalah mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada pada 27 November mendatang.
Teguh menyebut bahwa meskipun telah sering melakukan koordinasi, pertemuan ini merupakan pertemuan pertama setelah dia menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jakarta, dan juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari persiapan Pilkada Jakarta 2024.
Menurutnya, pertemuan tersebut juga sebagai wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dengan KPU, Bawaslu, dan pemerintah kota di Jakarta untuk menyelenggarakan Pilkada yang aman, damai, bermartabat, dan sesuai dengan asas pemilihan umum.
Dia juga menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN), pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, keamanan Pilkada Jakarta 2024, serta koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pihak terkait.
“Tindakan ini merupakan bukti komitmen untuk mendukung pelaksanaan Pilkada, termasuk untuk penyimpanan dan distribusi logistik. Misalnya, bagaimana distribusi logistik untuk wilayah kota, termasuk Kepulauan Seribu yang telah dibahas,” kata Teguh.
Teguh juga menjelaskan bahwa Pemprov Jakarta sedang mencari waktu, lokasi, dan format yang tepat untuk melakukan deklarasi netralitas ASN.
Sementara itu, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Jakarta, Fahmi Zikrillah, mengatakan bahwa dalam rapat persiapan pelaksanaan Pilkada mereka menyampaikan perkembangan persiapan, seperti kesiapan distribusi logistik.
Surat suara sudah sampai di KPU kabupaten/kota masing-masing. “Kemudian terkait persiapan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 133 ribu orang pada 7 November mendatang,” ujarnya.
