Sabtu, 9 Maret 2024 – 10:35 WIB
Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menanggapi penilaian mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla, yang menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 ini banyak masalah. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, bahkan menganggap bahwa pemilu ini merupakan yang terburuk dalam sejarah pemilu sejak tahun 1955.
Airlangga mengatakan, sebenarnya banyak negara memberikan respons positif terhadap Indonesia. Dia menyebut bahwa banyak negara memuji jalannya Pemilu di Indonesia karena berlangsung dengan damai.
“Pemilu ini mendapat perhatian internasional, dan diikuti lebih dari 200 juta orang dan berlangsung dengan aman dan tertib, hal ini tidak banyak negara yang dapat melakukan hal tersebut,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip pada Sabtu, 9 Maret 2024.
Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia yang diselenggarakan di Melbourne baru-baru ini, Australia memberikan apresiasi terhadap Pemilu 2024 yang digelar Indonesia.
“Kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk saat KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia memberikan apresiasi,” katanya.
Sebelumnya, JK menyatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah pemilu sejak tahun 1955. Hal tersebut diungkapkan JK saat menghadiri acara Election Talk 04 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Depok pada Kamis, 7 Maret 2024.
“Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak tahun 55,” kata JK.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa banyak pihak yang ingin melakukan koreksi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 ini. Menurutnya, pemilu berlangsung dengan diatur oleh minoritas, yaitu mereka yang memiliki kemampuan, orang-orang pemerintahan, dan orang-orang yang memiliki uang.
JK mengkhawatirkan bahwa jika sistem pemilu yang buruk ini tidak dievaluasi, maka Indonesia akan kembali ke zaman otoriter. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya evaluasi ke depan.
Pada kesempatan itu, dia juga menyinggung mengenai Vietnam yang berhasil memperbaiki sistem pemerintahannya sehingga membawa kemajuan yang luar biasa bagi masyarakat.
“Masalahnya jika sistem ini menjadi kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itulah masalah sebenarnya,” katanya.
