Mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto, mendesak KPU untuk meminta maaf kepada publik terkait dengan dugaan kebocoran data pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, KPU sebagai pihak yang bertanggung jawab atas data pemilih harus memastikan keamanan dan keandalan sistem untuk melindungi data pengguna.
Bambang juga menegaskan bahwa KPU harus melakukan audit forensik terhadap sistem keamanan dan servernya, serta mempublikasikan hasilnya. Selain itu, KPU juga harus melakukan investigasi internal terhadap potensi kecurangan dari pihak internal.
Dampak dari kebocoran data ini juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap KPU dan Pemilu 2024 merosot. Bambang menegaskan bahwa legitimasi dan integritas penyelenggaraan pemilu terancam tergerus, dan keandalan sistem informasi pemilu dipertanyakan oleh publik.
Bambang juga mempertanyakan tindak lanjut dari temuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait kebocoran data ini. Ia menegaskan bahwa KPU tidak boleh menganggap remeh kasus kebocoran data ini, karena hal tersebut dapat mengancam kecurangan dalam pemilu mendatang.
