Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya setelah video viral menunjukkan pendistribusian MBG dalam bentuk bahan makanan mentah kepada sejumlah siswa di Kota Tangerang Selatan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan tanggapannya terkait hal ini. Beliau menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan resmi yang mengatur pembagian MBG dalam bentuk bahan mentah, terutama saat memasuki masa libur sekolah. Dadan Hindayana juga menjelaskan bahwa BGN sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) untuk pelaksanaan Program MBG selama libur sekolah yang akan datang.
Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun juknis tersebut adalah pola kehadiran peserta didik dan keberlanjutan pemberian asupan gizi secara efektif. Badan Gizi Nasional telah meminta Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah untuk melakukan survei langsung kepada peserta didik guna mengetahui intensitas kehadiran mereka ke sekolah demi menerima manfaat MBG. Jika siswa masih dapat datang ke sekolah, MBG akan diberikan dalam bentuk fresh food, serta makanan tahan lama seperti telur, buah, dan susu. Namun, jika mayoritas peserta didik tidak dapat hadir, BGN akan menyesuaikan penyaluran program dengan memfokuskan pada kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan, Deden Deni, juga memberikan klarifikasi terkait pembagian MBG berbahan mentah di wilayahnya. Ia mengungkapkan bahwa Dinas Dikbud Tangsel langsung meminta klarifikasi kepada SPPG Yasmit Ciputat Timur terkait pendistribusian MBG dalam bentuk bahan mentah. Basiro, Kepala SPPG Yasmit Ciputat Timur, mengakui telah mendistribusikan MBG berbahan mentah kepada ribuan siswa di 18 sekolah di Kota Tangsel sebagai penyesuaian kondisi sekolah yang sedang libur atau menjelang ujian. Tujuan dari pendistribusian bahan makanan mentah ini adalah agar siswa/siswi dapat membawa pulang dan disimpan lebih lama untuk dikonsumsi di rumah.
Secara keseluruhan, Badan Gizi Nasional menekankan bahwa keputusan terkait format pembagian MBG harus berlandaskan prinsip pemerataan gizi, efektivitas penyaluran, dan keberlanjutan manfaat. Tidak ada keputusan sepihak terkait pembagian MBG tanpa landasan kebijakan dari BGN. Dengan demikian, upaya distribusi dan pemberian MBG harus tetap memperhatikan kualitas gizi, keamanan makanan, serta kebutuhan gizi dari penerima manfaat program tersebut.
