Auditor di KPK: Kunci Transparansi dan Akuntabilitas
Upaya penanggulangan korupsi memerlukan kepemimpinan yang kuat dan mumpuni. Selain dari latar belakang hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu memiliki pimpinan dengan kapasitas seorang Auditor.
Dalam proses seleksi calon pimpinan (capim) KPK saat ini, terdapat tiga nama yang berpengalaman di bidang Pemeriksaan, yaitu Agus Joko Pramono, I Nyoman Wara, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata. Ketiganya memiliki kelebihan masing-masing yang akan sangat bermanfaat dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia ke depan.
Ketiga calon pimpinan KPK tersebut memiliki latar belakang keilmuan di bidang keuangan, karena mereka merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Agus Joko Pramono merupakan anggota Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2013-2019 dan Wakil Ketua BPK tahun 2019-2023.
I Nyoman Wara adalah Auditor Utama di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sementara Michael Rolandi lebih banyak berpengalaman dalam bekerja di pemerintahan daerah.
Mereka bertiga memiliki pengalaman yang berharga di tingkat nasional, namun Agus Joko Pramono juga memiliki pengalaman internasional yang baik. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua United Nations Independent Audit Advisory Committee (UN-IAAC) dan anggota Dewan Inisiatif Pengembangan Intosai (IDI).
Keberadaan komisioner KPK dengan latar belakang auditor amat penting dalam meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan keuangan. Pimpinan yang memiliki pengalaman di audit keuangan memungkinkan KPK untuk lebih dalam dalam menganalisis laporan keuangan, memastikan tidak ada aliran dana yang mencurigakan, dan memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap potensi pelanggaran.
Diperlukan sosok kandidat yang menawarkan jaminan bahwa KPK akan dipimpin oleh individu yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkomitmen secara serius dalam melawan korupsi. Integritas dan kapasitas pemimpin KPK sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat beroperasi dengan maksimal dalam upaya memberantas korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem hukum di Indonesia.
