Jakarta – Jeffrey Sachs, seorang ekonom yang juga menjadi advokat SDGs di bawah Sekretaris Jenderal PBB, menilai program makan bergizi gratis adalah bentuk investasi dan efektif untuk negara dalam meningkatkan nutrisi masyarakatnya.
Hal tersebut dikatakan oleh Sachs saat menghadiri seminar publik dengan tema “Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan melalui Pembelajaran sepanjang Hayat dan Pengembangan Keterampilan” yang diselenggarakan oleh Prakerja, United in Diversity Foundation (UID), dan The Sustainable Development Solutions Network (SDSN) beberapa waktu yang lalu, yang ringkasannya dipublikasikan di website prakerja.go.id.
“Program ini adalah ide yang sangat bagus dan efektif dalam meningkatkan nutrisi yang dilakukan oleh negara. Dimulai dari usia dini dan bekerjasama dengan program makan sekolah,” kata Sachs dikutip pada Senin (8/7).
Meskipun Sachs menyadari bahwa program makan bergizi gratis tidak murah, namun jika dijalankan dengan baik maka itu akan menjadi investasi dengan dampak yang signifikan.
Ia juga menjelaskan beberapa dampak dan manfaat yang dapat diperoleh melalui program ini, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dan ibu hamil untuk mendapatkan asupan makanan bergizi secara teratur. Dengan demikian, mereka dapat terhindar dari stunting dan kekurangan gizi, yang dapat mempengaruhi kesehatan gizi dan mental.
“Dukungan untuk proses belajar mengajar dan menciptakan tenaga kerja berkualitas di masa depan,” lanjutnya.
Lebih lanjut dijelaskan, implementasi program makan siang gratis ini mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 2, yaitu mengatasi kelaparan dan malnutrisi.
“SDGs, dengan 17 tujuan, menawarkan panduan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang,” tambahnya.
Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto telah mengusulkan program makan bergizi gratis untuk para siswa di sekolah. Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah sepakat untuk menyediakan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program ini.
