Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk segera mencairkan anggaran Pilkada 2024 sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) hingga batas waktu 9 Juli 2024.
Tito menyatakan bahwa jika pada 9 Juli pemda tidak mencairkan anggaran, Kemendagri akan mengirim tim ke daerah tersebut untuk mengetahui masalahnya. Jika masalahnya adalah ketiadaan atau penahanan dana, pemerintah akan memaksa pemda untuk segera mencairkannya kepada KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan.
Meskipun terkendala dana, Tito yakin bahwa Pilkada serentak akan tetap dilaksanakan. Jika tidak tersedia anggaran, pemerintah akan meminta Kementerian Keuangan untuk mengirim dana hak daerah agar dapat digunakan dalam Pilkada. Dana alokasi khusus (DAU) akan dipercepat agar sebagian dapat digunakan untuk Pilkada dan sebagian lagi untuk operasional pada tahapan Pilkada.
Menurut Tito, peran pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran Pilkada sangat penting karena tanpa anggaran, Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Mendagri telah mengirim Surat Edaran terkait kesiapan anggaran Pilkada 2024 kepada kepala daerah. Kepala daerah diminta untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dan membuat perjanjian NPHD sebagai komitmen anggaran Pilkada.
Jadi, pemerintah daerah harus segera mencairkan anggaran Pilkada sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat agar Pilkada dapat berjalan lancar.
