Calon presiden Anies Baswedan membuka peluang keterlibatan swasta dalam meningkatkan rasio pendapatan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Anies, hal ini merupakan harmonisasi antara pemerintah dan swasta dalam kebijakan fiskal.
Dalam acara Dialog Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO): Capres 2024 Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029, Anies menyatakan pentingnya kolaborasi peran pemerintah dan swasta dalam pembangunan, sehingga tidak semua ketergantungan pada APBN. Anies juga menyoroti posisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini, bahwa BUMN seharusnya tidak merugikan kesempatan kerjasama dengan swasta. Menurut Anies, BUMN tidak boleh menjadi penghalang kemajuan swasta, karena tujuan berdirinya BUMN bukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah.
Anies menggarisbawahi semangat kolaboratif ini agar dapat mensukseskan agenda pembangunan negara, serta mencegah konflik kepentingan jika BUMN fokus pada pencarian keuntungan. Sebagai contoh, Anies menyebut kebijakannya dalam pembangunan transportasi umum di Jakarta, di mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan BUMD dan menciptakan PT milik pemprov DKI yang menyediakan fasilitas transportasi umum.
Anies yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan, didampingi oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dan didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasdem.
