TEMPO.CO, Jakarta – Pemilihan kepala daerah atau Pilkada Dharmasraya, Sumatera Barat, yang akhirnya hanya diikuti calon tunggal, yakni Annisa Suci Ramadhani-Leli Arni
Tag: Pilkada 2024
KPU Merekrut Lebih dari 3 Juta Anggota KPPS untuk Pilkada 2024
Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI secara keseluruhan merekrut sebanyak 3.045.623 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS pada pelaksanaan pemilihan
KPU Jabar Berharap Pilkada 2024 Tanpa Isu SARA dan Politisasi Agama
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat meminta agar Pilkada 2024 di provinsi tersebut tidak diwarnai oleh narasi atau isu Suku, Agama, Ras,
Bawaslu Merespons 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada 2024
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa ada 400 laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN)
Bawaslu Melakukan Langkah untuk Memperkuat Kemampuan SDM dan Mengawasi Pilkada 2024
TEMPO.CO, Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) untuk mengawasi Pilkada 2024 dan memproteksi
Alasan KPU Bali Menggelar Lomba Mural Sebelum Pilkada 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali mengadakan lomba mural untuk mengekspresikan keinginan para seniman terhadap calon pemimpin yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2024
Hasil Kesepakatan antara DPR dan KPU terkait Pemenang Pilkada 2024 jika Kotak Kosong menjadi Pilihan Terbanyak
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk
Komisi II DPR Menyatakan Pentingnya Revisi Undang-Undang Pemilu
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU
Bawaslu Membahas Sanksi untuk Pelanggaran Kampanye Menjelang Pilgub Jakarta 2024
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta masih menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan sanksi jika terjadi pelanggaran kampanye menjelang
Hari Ini, KPU dan DPR Akan Membahas Landasan Hukum Pemenangan Kotak Kosong di Pilkada 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan mengadakan rapat bersama guna membahas penentuan landasan hukum jika kotak