Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyatakan untuk menunda proses hukum calon kepala daerah selama gelaran Pilkada 2024. Oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyatakan untuk menunda proses hukum calon kepala daerah selama gelaran Pilkada 2024. Oleh