Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran merayakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dengan mengadakan Rapat Paripurna
DPRD Pangandaran Raih Peringkat Terbaik Ke-1 Nasional di JDIH
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran meraih peringkat terbaik pertama secara nasional dalam kategori Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat
Sri Rahayu: Perjuang Kepentingan Rakyat Setelah 3 Periode di DPRD
Sri Rahayu, seorang anggota DPRD Pangandaran yang telah menjabat selama tiga periode, menunjukkan optimisme dalam upayanya untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat. Salah satu
DPRD Pangandaran Terima Raperda RPJPD 2025-2045: Langkah Pembangunan Jangka Panjang
Pada Kamis, 25 Juli 2024, DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna Tingkat I untuk menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan
Strategi Efisiensi DPRD dan Pengelolaan Utang di Pemkab Pangandaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan kemandirian keuangan. Ketua DPRD, Asep Noordin, mengungkapkan langkah-langkah internal DPRD untuk
Sorotan DPRD Pangandaran: Opini WDP BPK & Rekomendasi Kunci
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memberikan perhatian yang besar terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan
Optimalisasi PAD DPRD Pangandaran: Solusi Keuangan Efektif
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam
DPRD Pangandaran Dorong Pelunasan Utang Dana Desa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memiliki keinginan kuat agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera melunasi utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada
Puasa Anggaran dan Efisiensi Ekstrem: Solusi Keuangan DPRD Pangandaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sedang mendorong implementasi pengetatan fiskal yang signifikan untuk mengatasi kondisi keuangan daerah yang kritis. Ketua