Hari Minggu, 25 Mei 2025, seorang hakim federal membatalkan sementara keputusan kontroversial yang dikeluarkan oleh pemerintahan Donald Trump yang melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing. Keputusan tersebut dianggap sebagai langkah hukum yang diduga menjadi pembalasan politik terhadap universitas terkemuka itu. Hakim Pengadilan Distrik AS, Allison Burroughs, langsung mengeluarkan putusan setelah Harvard mengajukan gugatan terkait keputusan tersebut pada Jumat, 23 Mei 2025. Dalam gugatan tersebut, Harvard menyebut pencabutan sertifikasi dari Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP) oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri sebagai bentuk balasan atas penolakan universitas terhadap kebijakan ideologis pemerintah. Burroughs, yang juga menangani gugatan terpisah dari Harvard terkait pembekuan dana federal sebesar US$ 2,65 miliar (Rp 33,5 triliun), menunjukkan bahwa Harvard bisa mengalami kerugian yang tidak dapat diperbaiki jika larangan tersebut diterapkan sebelum pengadilan mengadili gugatan secara menyeluruh. Konferensi jarak jauh terkait kasus ini dijadwalkan pada Selasa, dengan sidang lanjutan dijadwalkan pada Kamis di pengadilan federal Boston. Larangan Trump terhadap Harvard disebut sebagai hukuman berat atas penolakan universitas tersebut terhadap tuntutan kebijakan Gedung Putih, yang termasuk menyerahkan catatan disiplin mahasiswa dan menghentikan program kesetaraan. Harvard menilai tuntutan tersebut sebagai upaya kontrol ideologis yang tidak sah. Presiden Harvard, Alan Garber, menyatakan bahwa universitas akan terus membela hak-hak mahasiswa internasionalnya dan berjuang untuk keadilan di ranah hukum. Gugatan terbaru dari Harvard ditujukan kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri, Kehakiman, dan Negara, serta beberapa pejabat tinggi pemerintahan AS. Reaksi Gedung Putih terhadap gugatan tersebut menunjukkan ketegasan dalam mempertahankan kebijakan yang telah diambil Presiden Trump. Pemerintah menegaskan bahwa larangan ini bukan tindakan sewenang-wenang, melainkan bagian dari upaya untuk memulihkan sistem visa pelajar yang dianggap lebih sehat. Meskipun Harvard mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk mahasiswa dan publik, pertarungan antara universitas terkemuka ini dan kebijakan imigrasi pemerintah terus berlanjut, menunjukkan kompleksitas dan ketegangan dalam lingkungan pendidikan tinggi di era Trump.
Hakim Tangguhkan Larangan Trump: Reaksi Gedung Putih
