Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia tahun ini tidak akan melebihi batas yang telah ditetapkan. Dalam upayanya untuk menenangkan rakyat dan pelaku pasar, Sri Mulyani memastikan bahwa program-program Presiden yang termasuk dalam APBN telah tercakup dengan baik, seperti pembangunan desa dan koperasi desa, serta penggunaan dividen Danantara. Target defisit APBN hingga tahun 2025 dijaga agar tetap sekitar 2,5% terhadap PDB atau sekitar Rp 616,2 triliun, dengan upaya mempertahankan keseimbangan belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun.
Selain itu, Sri Mulyani juga memberikan komentar terkait kebijakan tarif baru yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap puluhan negara, termasuk Indonesia. Menurut Sri Mulyani, kebijakan tersebut lebih didasarkan pada kepentingan bisnis AS dibandingkan dengan landasan ekonomi yang sejati. Dia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan upaya Trump untuk menjaga keseimbangan perdagangan AS dengan negara lain, namun diragukan memiliki landasan ekonomi yang kuat. Komentar-komentar ini menjadi sorotan dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu.
