Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku harus adil dan tidak hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Prabowo telah memerintahkan para pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dapat mengganggu neraca perdagangan negara. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran yang disuarakan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang ingin menciptakan keseimbangan dalam hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah penerapan tarif timbal balik selama masa kepemimpinan Donald Trump.
Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Prabowo menegaskan pentingnya keadilan dalam penentuan kuota impor yang tidak hanya menguntungkan perusahaan besar tertentu. Apindo, yang dipimpin oleh Shinta Kamdani, juga berusaha untuk menjalin komunikasi dengan mitra dagang di Amerika Serikat guna memahami situasi terkini. Mereka berdiskusi mengenai komoditas seperti kapas dan jagung, serta berusaha agar impor langsung diperuntukkan bagi industri tanpa melalui pihak ketiga.
Langkah-langkah yang diambil oleh Prabowo dan Apindo bertujuan untuk menghasilkan kebijakan impor yang lebih transparan, adil, dan memotong akar permasalahan yang ada. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih seimbang dan menguntungkan bagi semua pihak.
