Partisipasi Golput dalam Pilkada Jakarta 2024 Menjadi Perhatian Serius
Tingginya angka golput dalam Pilkada Jakarta 2024 menjadi perhatian serius berbagai pihak. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 53,05 persen, turun dari 70 persen pada Pilkada 2017. Penurunan ini memicu beragam pendapat mengenai penyebab dan solusi untuk masalah tersebut.
Di bawah ini merupakan tanggapan dari berbagai tokoh, mulai dari Wamendagri, peneliti politik, hingga wakil ketua umum partai. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa hasil Pilkada Jakarta 2024 tetap sah meski tingkat partisipasi pemilih rendah. Ia mengungkapkan bahwa legitimasi pemerintah dapat dibangun melalui kinerja kepala daerah terpilih.
Peneliti dari The Indonesian Institute (TII), Felia Primaresti, menekankan pentingnya introspeksi dari semua pihak terkait. Menurutnya, tingginya angka golput menunjukkan adanya masalah mendasar dalam proses politik, seperti kejenuhan masyarakat terhadap kontestasi politik yang berulang.
Menurut peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Asep Hasan Sadikin, tingginya angka golput dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian kandidat dengan aspirasi masyarakat. Lain halnya dengan penilaian dari Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, yang menganggap tingginya angka golput disebabkan oleh kurangnya daya tarik kandidat yang bersaing.
Selain itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menekankan perlunya peningkatan program sosialisasi kepada masyarakat untuk menarik minat pemilih. Ia juga menyebut rendahnya partisipasi juga disebabkan oleh kurangnya informasi yang efektif tentang program dan visi misi kandidat, serta faktor cuaca sebagai hambatan pemilih untuk datang ke TPS saat coblosan Pilkada Jakarta.
Dalam menyikapi kondisi tersebut, KPU Jakarta berencana melakukan evaluasi mendalam untuk memahami rendahnya partisipasi pemilih. KPU akan menggandeng lembaga akademik untuk mengkaji perilaku pemilih dan menemukan solusi yang tepat.
