KBRN, Jakarta: Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), menegaskan urgensi pemisahan fungsi intelijen domestik dan luar negeri. Menurutnya, pemisahan ini perlu dilakukan mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini.
Dalam sebuah diskusi terbatas mengenai restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta, Rizal menyatakan bahwa pemisahan fungsi intelijen luar negeri dan dalam negeri penting untuk dilakukan. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk di BIN, karena tidak adanya otoritas yang berwenang untuk menyelidiki operasi BIN.
Menurut Rizal, struktur kelembagaan BIN yang masih didominasi oleh unsur militer dan keterlibatan dalam konflik kepentingan politik juga harus diperhatikan. Ia menekankan perlunya melakukan rekrutmen secara silent recruitment agar tidak hanya didominasi oleh lulusan STIN.
Aspek pengawasan juga menjadi perhatian dalam diskusi ini. Rizal mengatakan bahwa tantangan pengawasan terhadap lembaga intelijen, terutama BIN, sangat kompleks. Ia menekankan pentingnya tiga bentuk pengawasan, yaitu anggaran, operasi, dan regulasi terhadap intelijen.
Sementara itu, Muhammad Haripin dari BRIN menekankan pentingnya penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional sesuai dengan UU Intelijen. Namun, Haripin juga menyoroti bahwa dalam praktiknya, fungsi BIN sebagai koordinator belum optimal karena adanya ego sektoral di antara lembaga-lembaga dengan fungsi intelijen.
Haripin juga menilai bahwa proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah mengalami kemajuan, namun perlu diformulasikan pola pendidikan yang lebih ideal untuk menghindari politisasi di dalam BIN.
Aisha Kusumasomantri dari Indo Pacific Strategic Intelligence menyoroti perlunya penguatan intelijen luar negeri dalam menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Ia mengkritisi dominasi unsur TNI dan Polri di dalam BIN, sementara ancaman yang dihadapi lebih banyak berasal dari luar.
Dalam diskusi tersebut juga diungkapkan bahwa struktur BIN yang banyak diisi oleh personel militer yang memiliki karier stagnan perlu diperhatikan. Erik Purnama dari ISDS menambahkan bahwa perlu ada penguatan dalam bidang SDM, kelembagaan, dan sistem koordinasi untuk menghadapi tantangan yang ada.
Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie menegaskan perlunya perubahan orientasi BIN agar lebih fokus pada ancaman eksternal dan penguatan peran sipil dalam intelijen. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pemikiran terkait restrukturisasi dan penguatan lembaga intelijen di Indonesia serta pengembangan kajian intelijen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
