Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto menekankan bahwa salah satu kunci untuk menjadi negara bebas korupsi adalah memiliki hakim yang tidak bisa dibeli. Dia menyatakan hal ini selama panggilan telepon dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat berbicara dengan kelompok Solidaritas Hakim Indonesia dalam sebuah pertemuan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (8 Oktober).
“Percayalah, kunci untuk menjadi negara yang makmur, berfungsi dengan baik, dan bebas korupsi adalah memiliki hakim yang tidak bisa dibeli,” Prabowo menegaskan.
“Oleh karena itu, hakim harus kuat, dan kondisi mereka harus yang terbaik yang bisa kita berikan. Ini adalah komitmen saya,” lanjutnya.
Sebagai Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kualitas hidup dan memastikan keamanan finansial hakim harus diprioritaskan.
“Anda bisa mempelajari pidato dan catatan-catatan masa laluku. Saya selalu percaya bahwa standar hidup hakim harus ditingkatkan dan dijamin sehingga mereka dapat tetap independen dan menjalankan tugas mereka sebaik mungkin,” tambah Prabowo.
Ketegasan Prabowo untuk meningkatkan remunerasi hakim telah menjadi bagian dari visinya untuk negara ini sejak lama.
Asosiasi Hakim Indonesia baru-baru ini bertemu dengan kepemimpinan DPR untuk menyampaikan keluhan mereka tentang kurangnya kenaikan gaji selama 12 tahun terakhir. Mereka mengungkapkan bahwa pendapatan mereka saat ini tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga mereka.
Bagi hakim yang baru diangkat, pendapatan bersih mereka sekitar Rp 12 juta, terdiri dari gaji dasar Rp 3,5 juta dan tunjangan Rp 8,5 juta.
“Gaji kami sekarang seperti uang saku Rafathar selama tiga hari,” kata Rangga, seorang perwakilan hakim, merujuk kepada anak dari selebriti Raffi Ahmad. “Sementara itu, kami harus menghidupi keluarga, anak-anak, dan orang tua kami,” tambahnya.
Rangga menekankan bahwa gaji Rp 12 juta tersebut tidak mencukupi, mengingat tingkat tanggung jawab yang harus diemban oleh hakim. Komitmen Prabowo untuk meningkatkan situasi telah disambut baik oleh para hakim yang menanti perubahan positif yang telah dijanjikannya setelah ia menjabat.
