Bawaslu Bantul bekerjasama dengan NU dan Muhammadiyah untuk mengurangi Praktik Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada

by -113 Views

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kerja sama dengan pimpinan Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah setempat untuk memperkuat pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.

“Bawaslu berkolaborasi dengan semua jenjang kepengurusan NU dan Muhammadiyah dari tingkat kabupaten sampai tingkat kelurahan, untuk aktif dalam kegiatan pengawasan partisipatif,” kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Sabtu, 1 Juni 2024.

Dia mengatakan, secara konkret, pengawas pemilu akan melibatkan pengurus dan anggota NU serta Muhammadiyah untuk aktif dalam mencegah pelanggaran dalam tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul pada Pilkada Serentak 2024.

Menurut Didik, kerja sama dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut penting dilakukan karena ada potensi kerawanan dalam pemilihan, seperti politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoaks atau berita bohong.

“Melalui kerja sama dengan NU dan Muhammadiyah diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang dalam Pilkada berikutnya,” ujar dia.

Selain itu, dia berharap sayap organisasi yang ada di NU dan Muhammadiyah, baik kelompok perempuan maupun kelompok muda, dapat aktif dalam mencegah praktik politik uang dan politisasi SARA yang mungkin terjadi.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bantul, Riyanto, menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung kerja sama pengawasan partisipatif dalam Pilkada Serentak 2024 yang dilakukan Bawaslu.

Pihaknya juga akan mendorong untuk menyampaikan bahaya politik uang dan ujaran kebencian dari perspektif agama dalam materi khotbah. Hal ini dianggap efektif karena materi khotbah dapat disampaikan hingga ke pelosok dusun di Bantul.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bantul, Arba Riksawan Qomaru, berharap Bawaslu dapat berperan aktif dalam pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul ke depan.

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga dakwah amar ma’ruf nahi munkar, Muhammadiyah akan terus menolak praktik politik uang dan akan turut serta dalam jihad di masyarakat. Karena itu, pihaknya mendukung gerakan melawan politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Bantul.