Pimpinan DPR telah menerima dan merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka juga telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang setuju untuk bertemu dengan mereka besok. Isu-isu yang dibawakan oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Selama pertemuan hari ini, DPR menjamin akan melakukan tinjauan komprehensif yang mencakup tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda tersebut. Besok, pemimpin fraksi akan berkumpul untuk menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus.
DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. DPR juga menjelaskan kepada mahasiswa bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terhubung dengan beberapa undang-undang lain dan harus menghindari tumpang tindih. Setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Revisi KUHAP masih menerima masukan publik, namun DPR telah meminta kepemimpinan Komisi III untuk menghormati batas waktu karena konsultasi telah luas dan panjang. Harapannya adalah RUU KUHAP akan selesai sebelum akhir sesi ini agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dapat langsung dilanjutkan.
Reformasi komprehensif di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ini merupakan tekad bersama dari seluruh anggota untuk belajar dari peristiwa masa lalu dan menjadikannya sebagai dasar evaluasi bersama ke depan.
