Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan tanggapannya terkait penggeledahan kantor Ditjen PHU oleh KPK. Menag menyatakan bahwa proses penyidikan sepenuhnya diserahkan kepada lembaga antirasuah tersebut. Saat diminta pendapat tentang membersihkan praktik kotor di kementerian yang dipimpinnya, Nasaruddin menyatakan akan berupaya maksimal. KPK telah menyita dokumen dan barang bukti elektronik terkait kasus kuota haji. Mereka mengapresiasi kerjasama dari pihak Kemenag selama penggeledahan. Sebelumnya, KPK telah memulai penyidikan terkait dugaan korupsi dalam penentuan kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji. KPK juga sedang berkomunikasi dengan BPK RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. Selain itu, Pansus Angket Haji DPR RI juga menyoroti kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 terkait pembagian kuota tambahan. Semua upaya sedang dilakukan untuk memastikan transparansi dan kebersihan di lingkungan Kementerian Agama.
Menag Bongkar Suara: Geledah Kemenag Terkait Kuota Haji
