Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC), berbagi wawasan kunci dengan para pemimpin regional untuk menyelaraskan pemahaman tentang program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah acara yang diadakan di Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Rabu (30 Juli). Acara tersebut dihadiri oleh Muhamad Isra Ramli, Deputi I Bidang Materi Komunikasi dan Informasi di KPC; Tigor Pangaribuan, Deputi untuk Sistem dan Tata Kelola di Badan Gizi Nasional (BGN); serta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Acara yang bertajuk “Bukti Nyata Program Presiden Prabowo Subianto” ini diselenggarakan oleh DPP Gempita (Gerakan Milenial untuk Cinta Tanah Air).
Forum ini juga dihadiri oleh sejumlah pemimpin daerah, antara lain: Darma Wijaya, Bupati Serdang Bedagai, Maya Hasmita, Bupati Labuhanbatu, Baharudin Siagian, Bupati Batu Bara, bersama dengan pejabat setempat dan perwakilan Forkopimda Sumatera Utara (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah).
Dalam sambutannya, Hasan menekankan pentingnya menyelaraskan pandangan di semua tingkatan pemerintahan untuk memastikan implementasi yang lancar dan terkoordinasi dari program prioritas nasional. “Kita harus memastikan keselarasan—terutama antara pemerintah pusat dan daerah—agar kita dapat bergerak maju secara bersama-sama. Pemahaman yang sama adalah kuncinya,” ujarnya.
Hasan menjelaskan bahwa agenda kebijakan Presiden Prabowo bukanlah sesuatu yang dipersiapkan secara spontan tetapi berdasarkan perencanaan jangka panjang—banyak ide yang telah diuraikan dalam sebuah buku yang ditulis Prabowo lebih dari satu dekade yang lalu, yang kini menjadi dasar program pemerintah. Salah satu inisiatif unggulan tersebut adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang dijelaskan Hasan sebagai produk dari visi jangka panjang yang dipikirkan secara matang. Dia mencatat bahwa program serupa sudah diimplementasikan di lebih dari 109 negara, dengan dampak yang terlihat 10 hingga 20 tahun ke depan. Hasan mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam percepatan program tersebut.
“Pemerintah pusat menyediakan regulasi dan dana. Pemerintah daerah membangun dapur-dapur. Sektor swasta juga dipersilakan untuk ikut serta,” tegasnya.
Forum ini juga menjadi platform bagi pemimpin regional untuk menyampaikan umpan balik dan usulan langsung kepada perwakilan BGN mengenai program MBG. Hasan menekankan bahwa kolaborasi dan komunikasi langsung sangat penting untuk menghasilkan terobosan di tingkat lapangan.
Hasan juga mengingatkan peserta bahwa dapur-dapur SPPG (Unit Layanan Pemenuhan Gizi) harus dikelola dengan hati-hati. Setiap hidangan yang disajikan harus memenuhi setidaknya sepertiga kebutuhan kalori harian, dan sama pentingnya—rasanya harus enak.
“Jika makanan tidak enak dan tidak dimakan, tujuan tidak tercapai. Itulah mengapa saya mengatakan: jika makanan tidak enak, beri masukan. Itu akan sia-sia jika berakhir di tempat sampah,” katanya.