Pada Jumat, 13 Juni 2025, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Doni Akbar, memberikan apresiasi terhadap langkah tegas pemerintah dalam mencabut izin usaha pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurut Doni, keputusan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menghentikan IUP yang bermasalah adalah contoh kepemimpinan yang visioner dan berpihak pada kepentingan rakyat serta lingkungan.
Pencabutan izin dari empat perusahaan ini dilakukan setelah evaluasi mendalam terhadap dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan di kawasan Geopark Raja Ampat. Langkah ini dianggap penting oleh Doni dalam membentuk tata kelola pertambangan yang lebih baik di Indonesia, untuk menghindari konflik sosial dan kerusakan ekosistem yang tak tergantikan.
Raja Ampat dipandang sebagai titik penting antara ekonomi, lingkungan, dan hak masyarakat adat. Karena itu, tindakan yang diambil pemerintah dianggap sebagai langkah tepat untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi ini. Doni mencatat bahwa DPR RI, khususnya Fraksi Partai Golkar, mendukung investasi di Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip inkonstitusional dan kearifan lokal.
Doni menyimpulkan bahwa dengan komitmen yang kuat seperti yang ditunjukkan oleh Menteri Bahlil, Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh secara ekonomi, inklusif, dan ramah lingkungan. Ini merupakan langkah positif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat, terutama rakyat Papua.
