Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengumumkan kenaikan gaji secara nasional untuk para hakim, dimana penyesuaian tertinggi mencapai 280%. Selama hampir dua dekade, gaji hakim telah tetap stagnan, memaksa banyak hakim—khususnya yang berada di daerah terpencil—untuk berjuang secara finansial.
Prabowo menegaskan bahwa para hakim harus hidup dengan martabat, memastikan mereka tidak bisa dipengaruhi atau “dibeli” oleh kepentingan khusus. Saat pelantikan untuk para hakim di seluruh Indonesia di Gedung Mahkamah Agung di Jakarta, Prabowo sebagai Presiden Ke-8 Republik Indonesia menyatakan bahwa gaji para hakim akan ditingkatkan untuk menjamin kesejahteraan mereka dengan tingkat penyesuaian yang bervariasi.
Menurut Prabowo, para hakim merupakan benteng terakhir keadilan bagi warga biasa yang mencari keadilan. Ia menekankan bahwa para hakim harus bersikap adil dan menjunjung tinggi keadilan tanpa diskriminasi. Prabowo mengekspresikan kejutannya mengetahui bahwa gaji hakim tidak naik selama 18 tahun, dengan banyak hakim yang masih menyewa atau menyewakan rumah mereka.
Presiden juga menyatakan bahwa ia siap memotong anggaran untuk militer dan polisi jika diperlukan untuk mendanai reformasi gaji bagi yudikatif. Argumennya adalah bahwa upaya penegakan hukum sia-sia jika para pelaku kejahatan tidak diadili secara adil dan berkeadilan.
Prabowo memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kenaikan gaji tersebut, dengan memberikan prioritas pada hakim berpangkat terendah, yang mendapat kenaikan hingga 280%. Prabowo yakin anggaran nasional cukup untuk mendanai kenaikan gaji ini, menekankan pentingnya sistem hukum suatu negara sebagai landasan keberhasilannya dan bahwa keadilan harus dijamin untuk semua warga.
Dengan hakim yang kuat, Prabowo meyakini bahwa hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diterapkan. Ia menekankan bahwa siapapun yang melanggar hukum atau mencoba mengganggu ketertiban harus patuh untuk kepentingan bersama.
