Pemerintah Indonesia telah kembali meluncurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi nasional yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk membantu jutaan pekerja berpenghasilan rendah yang menghasilkan kurang dari Rp3,5 juta per bulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kebijakan tersebut setelah pertemuan kabinet terbatas dengan Presiden di Istana Negara. Tujuan dari BSU adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman perlambatan ekonomi global.
Untuk menjadi penerima BSU, pekerja harus terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Implementasi program ini akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan menerima subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan selama bulan Juni dan Juli, dengan total Rp600.000. Program ini merupakan langkah cepat pemerintah untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh kalangan pekerja.
Selain itu, BSU juga akan memberikan bantuan kepada guru kontrak dengan total 565.000 penerima yang diperkirakan akan menerima bantuan tunai langsung. Para guru kontrak ini juga akan mendapatkan Rp300.000 per bulan selama dua bulan, yakni total Rp600.000. Keputusan untuk meluncurkan BSU daripada diskon listrik, seperti yang sebelumnya direncanakan, didasarkan pada ketersediaan data dan implementasi yang lebih cepat.
Sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi sebesar Rp24,44 triliun yang disahkan oleh pemerintah atas arahan langsung Presiden Prabowo, inisiatif subsidi upah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi daya beli penduduk berpenghasilan menengah bawah di tengah kondisi ekonomi global yang sulit.
