Pentingnya Kemandirian Antariksa bagi Indonesia
Inovasi teknologi global yang berkembang pesat saat ini didorong oleh privatisasi dan persaingan geopolitik di bidang antariksa, sehingga Indonesia perlu merumuskan strategi nasional yang meliputi pembangunan dan kemandirian antariksa. Diskusi publik tentang “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” dihadiri oleh berbagai pihak dari seluruh sektor, seperti parlemen, kementerian, lembaga, militer, asosiasi profesi, akademisi, dan media nasional. Diskusi ini diadakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) sebagai upaya untuk menyoroti urgensi agenda antariksa nasional di tengah tantangan abad ke-21.
Dalam diskusi yang berlangsung di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI Depok, Prof. Semiarto Aji Sumiarto, Dekan FISIP Universitas Indonesia, membuka acara dan menekankan pentingnya kemandirian antariksa. Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Ahli Utama BRIN dan Kepala LAPAN Periode 2014 – 2021, dalam presentasinya menyatakan bahwa penguasaan teknologi antariksa sangat vital bagi kedaulatan dan daya saing bangsa di masa depan. Indonesia, sebagai negara yang telah meluncurkan satelit secara mandiri sejak 1960-an, kini dihadapi dengan tantangan seperti lemahnya tata kelola program antariksa, terbatasnya dana, dan ketidaksolidan arah kebijakan pasca integrasi LAPAN ke dalam BRIN.
Pentingnya kemandirian antariksa juga disoroti oleh Anggarini S., Asosiasi Antariksa Indonesia, yang menekankan bahwa Indonesia perlu menjadi produsen aktif dalam ekosistem space economy dan tidak hanya menjadi pengguna. Kemandirian antariksa menjadi prasyarat strategis bagi ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam penyediaan layanan publik di daerah terpencil, mitigasi bencana, dan perlindungan wilayah perbatasan. Yusuf Suryanto dari Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa kemandirian antariksa memerlukan kerangka pembiayaan yang kuat, kelembagaan adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten.
Menyadari urgensi pentingnya kemandirian antariksa, Dr. Dave Laksono dari Komisi I DPR RI menegaskan bahwa penguasaan antariksa telah menjadi indikator kekuatan geopolitik dan ekonomi global. Untuk itu, DPR RI telah mendorong RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sebagai langkah awal untuk memperkuat kedaulatan vertikal dan tata kelola antariksa yang strategis dan adaptif. Tanpa langkah konkret dan dukungan kuat dari pemerintah, Indonesia akan terus tertinggal dalam kompetisi ekonomi antariksa global.
Dengan demikian, kemandirian antariksa harus menjadi fokus utama bagi Indonesia dalam menghadapi rivalitas global dan meningkatkan posisinya di kancah internasional. Kolaborasi lintas sektor, regulasi yang konsisten, dan komitmen pemerintah yang kuat diperlukan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pemain utama dalam space economy. Tanpa langkah nyata dan dukungan yang tegas, Indonesia berisiko terjebak sebagai penonton dalam perlombaan antariksa abad ke-21.
Sumber: FISIP UI Bahas Kemandirian Antariksa Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: FISIP UI Gelar Diskusi Urgensi Agenda Antariksa Nasional Bareng Tokoh Nasional
