Pada hari Kamis, 29 Mei 2025, ratusan orang, termasuk karyawan Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram pada Rabu, 28 Mei 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap berbagai masalah ketenagakerjaan, termasuk pemotongan infaq sebesar 2,5 persen dari gaji karyawan yang dianggap tidak transparan serta gaji yang berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Lebih dari 25 karyawan RSI ikut serta dalam aksi tersebut.
Koordinator aksi, Syaifullah, menyatakan bahwa tujuan dari aksi ini adalah untuk memperjuangkan hak-hak karyawan yang selama ini dianggap diabaikan oleh yayasan. Pemotongan infaq tersebut, menurutnya, tidak pernah disosialisasikan secara resmi kepada karyawan dan dilakukan tanpa persetujuan mereka. Para karyawan menuntut pembatalan pemotongan infaq, pembayaran penuh hak-hak karyawan tanpa pemotongan yang tidak jelas, serta perombakan total kepengurusan Yayasan RSI NTB.
Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak Disnaker Kota Mataram untuk memediasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan Yayasan RSI NTB. Mereka menuntut agar gaji karyawan disesuaikan dengan UMR, hak-hak seperti upah lembur dan insentif dibayar secara utuh, dan aliran dana hasil pemotongan gaji karyawan diusut. Reaksi dari pihak yayasan dan pemerintah setempat menunjukkan perhatian terhadap tuntutan para karyawan, dengan pembicaraan dialog sebagai langkah pertama yang diusulkan. Jika mediasi internal tidak berhasil, pihak pemerintah siap untuk turun tangan dalam menjembatani penyelesaian.
Selain persoalan pemotongan infaq, Yayasan RSI NTB juga dihadapkan pada polemik lain terkait utang kepada kontraktor proyek pembangunan yang belum diselesaikan. Kontraktor lokal mengungkapkan ketidakpuasan karena belum menerima pembayaran atas proyek yang telah mereka lakukan. Situasi ini menciptakan ketegangan antara yayasan dan kontraktor, menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan yayasan tersebut. Kedepannya, diharapkan adanya dialog dan solusi yang memuaskan untuk semua pihak terkait.
