Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Ketua Asep Noordin mengapresiasi dan memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2024. Meskipun terdapat capaian positif sepanjang tahun tersebut, Asep menekankan pentingnya perbaikan dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kualitasnya. LKPJ disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang meliputi berbagai aspek terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kebijakan strategis, dan tugas dari pemerintah pusat dan provinsi.
DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan rekomendasi penting kepada pemerintah daerah untuk menyempurnakan berbagai program dan kegiatan guna mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain terkait pemutakhiran data peserta BPJS, inventarisasi lampu penerangan jalan umum, pajak kendaraan bermotor, manajemen PAD, penyertaan modal perumda, zonasi harga tanah dan NJOP, serta penyelesaian status pegawai non-ASN. Asep Noordin menekankan bahwa evaluasi dan rekomendasi ini harus dijadikan sebagai panduan untuk memperbaiki sektor pemerintahan guna membangun Pangandaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.
DPRD Pangandaran berkomitmen untuk mengawal pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab dengan harapan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi daerah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan pemerintah daerah dapat merespons kebutuhan masyarakat secara optimal dan memberikan pelayanan yang berkualitas.
