Presiden RI Prabowo Subianto dianggap telah mengambil langkah politik yang siap dan berpikir ke depan terkait manuver perang dagang yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump. Kebijakan perang dagang ini membutuhkan kesiapan dari pemerintahan Prabowo sebagai medan baru dalam geopolitik internasional. Pengamat pertahanan Khairul Fahmi menekankan pentingnya Indonesia menyiapkan strategi pertahanan nasional untuk menghadapi pemberlakuan tarif dagang baru. Menurut Fahmi, konteks geopolitik saat ini telah berubah menjadi lebih kompleks dan nyata. Ekonomi bukan lagi hanya masalah angka atau pasar, tetapi menjadi bagian penting dari strategi pertahanan nasional. Presiden Prabowo telah merencanakan ekonomi sebagai dasar pertahanan yang terintegrasi dengan keamanan nasional. Langkah-langkah seperti hilirisasi industri, pembangunan lumbung pangan, dan insentif industri nasional bukanlah proyek sektoral semata, melainkan sebagai pondasi dari ketahanan nasional di masa depan. Tarif tinggi yang diberlakukan oleh AS juga menegaskan bahwa kekuatan ekonomi mencerminkan kekuatan suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi di Indonesia ke depan harus dirancang sebagai strategi geopolitik untuk mempertahankan dan memimpin. Diplomasi politik melalui sektor perdagangan juga harus diperkuat untuk menegosiasikan posisi strategis Indonesia dalam rantai nilai global. Prabowo sangat ingin agar Indonesia dapat berdaulat secara strategis dalam berbagai bidang, seperti hilirisasi, digitalisasi, pertanian modern, dan penguatan industri pertahanan. Semuanya merupakan bagian dari sistem pertahanan nasional yang holistik. Sinergi antara kementerian pertahanan, luar negeri, dan sektor ekonomi harus dipercepat dan diperkuat agar kebijakan tidak berjalan dalam segala irisan dan kerentanan baru dapat dihindari di tengah saling ketergantungan global.
Prabowo Sudah Mempertimbangkan Fondasi Pertahanan Nirmiliter
