Reformasi Intelijen Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam tata kelolanya. Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, menyoroti dua aspek utama yang perlu dibenahi, yakni pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.
Tantangan Pengawasan dan SDM dalam Reformasi Intelijen Indonesia
Dalam diskusi bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen yang berlangsung pada Rabu (19/3/2025) di Kampus Universitas Bakrie, Rasuna Said, Jakarta, Yudha mengungkapkan bahwa sistem pengawasan intelijen saat ini masih bersifat politis. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen dinilai belum cukup efektif dan perlu model baru yang lebih transparan serta akuntabel.
“Reformasi Intelijen Indonesia perlu mengatasi aspek pengelolaan sumber daya manusia serta mekanisme pengawasan yang masih jauh dari ideal. Model pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel harus segera diterapkan,” ujar Yudha Kurniawan dalam diskusi tersebut.
Pengawasan yang Lebih Akuntabel untuk Intelijen Nasional
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, pengawasan terhadap intelijen memang tidak bisa sepenuhnya terbuka, namun prinsip akuntabilitas tetap harus dijaga untuk memastikan bahwa tata kelola intelijen tidak menyimpang dari prinsip demokrasi.
“Reformasi Intelijen Indonesia harus memprioritaskan tata kelola yang akuntabel guna menjamin stabilitas dalam sistem pengawasan intelijen nasional,” tambah Rizal Darma Putra.
Ia juga menekankan bahwa perlunya kewenangan lebih bagi tim pengawas intelijen untuk menjalankan tugas penyelidikan secara efektif ketika ditemukan indikasi penyimpangan. Hal ini dianggap penting untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas intelijen dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Perkembangan Kelembagaan Intelijen di Indonesia
Sementara itu, Mayjen TNI (Purn) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason menyoroti perkembangan kelembagaan intelijen di Indonesia. Menurutnya, Badan Intelijen Negara (BIN) telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi akademik maupun adaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis.
“Reformasi Intelijen Indonesia harus terus berlangsung untuk menjaga agar BIN dan lembaga intelijen lainnya dapat lebih responsif terhadap tantangan global yang semakin kompleks dan beragam,” ungkap Rodon.
Dengan adanya perubahan ini, diharapkan Reformasi Intelijen Indonesia dapat membawa langkah konkret menuju pengelolaan yang lebih baik serta pengawasan yang lebih akuntabel. Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan adaptabilitas dalam menghadapi tantangan masa depan.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Besar Dalam Tata Kelola Yang Perlu Diperhatikan
Sumber: Akademisi Ungkap 2 Tantangan Tata Kelola Intelejen Di Indonesia
