Reformasi Intelijen Indonesia yang Mendesak dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie telah menggelar diskusi terbatas mengenai Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, peneliti, dan praktisi, untuk membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Diskusi ini menyoroti pentingnya Reformasi Intilijen Indonesia dalam menghadapi ancaman global. Yudha Kurniawan, dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie yang menjadi moderator, menyatakan bahwa perlunya penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk dapat lebih responsif terhadap tantangan keamanan saat ini.
Reformasi Intilijen Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan deteksi dini ancaman. Model Threat-Based Intelligence telah menjadi acuan di banyak negara, dan BIN perlu mengimplementasikan pendekatan ini agar dapat mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi, bukan hanya bereaksi setelah kejadian terjadi.
Transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto menegaskan bahwa peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman sangat penting. Rizal menekankan bahwa dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini, reformasi intelijen perlu dilakukan agar BIN dapat efektif dalam mendeteksi dan mengantisipasi risiko yang akan datang.
Reformasi dalam rekrutmen dan kultur intelijen juga menjadi fokus diskusi. Peneliti dari Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta, menyoroti pentingnya sistem rekrutmen yang berbasis kompetensi teknis dan penempatan personel yang tepat. Politisasi dalam proses rekrutmen di Indonesia dapat mengurangi profesionalisme BIN sebagai lembaga intelijen negara.
Kultur intelijen yang mengedepankan kerahasiaan saat ini menghadapi tantangan dengan meningkatnya akses informasi. Penggunaan seragam agen intelijen dan perubahan nomenklatur lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) juga menjadi sorotan. Hal ini berlawanan dengan prinsip dasar intelijen yang menekankan kerahasiaan dan operasi di bawah radar.
Penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang juga diperlukan. BRIN menegaskan perlunya pengawasan yang ketat terhadap BIN untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Tumpang tindih kewenangan antar-lembaga serta minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional menjadi tantangan utama dalam sistem intelijen Indonesia.
Negara-negara lain telah menerapkan mekanisme pengawasan terhadap intelijen mereka dan Indonesia juga perlu mempertimbangkan hal tersebut. Pembentukan komite khusus di DPR atau mekanisme audit independen dianggap penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja intelijen.
Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia juga diperluas dalam diskusi tersebut. Diantaranya adalah penerapan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN, reformasi rekrutmen personel yang berbasis pada keahlian teknis, menjaga independensi kelembagaan dengan proses rekrutmen berbasis kompetensi, memperkuat mekanisme pengawasan, serta menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen.
Dengan adanya berbagai rekomendasi tersebut, diharapkan Reformasi Intilijen Indonesia dapat menghasilkan sistem intelijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
