Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi Nasional, Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), akan dikelola dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Danantara, yang dikenal sebagai Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengadopsi 24 Prinsip Santiago sebagai pedoman global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko dana kedaulatan nasional. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga integritas Danantara dan menempatkannya setara dengan dana negara internasional seperti Norges Bank Investment Management Norwegia dan China Investment Corporation.
Menurut Hasan, akuntabilitas dan transparansi sangat penting bagi Danantara dalam memperoleh kepercayaan pasar. Untuk memastikan hal ini, Presiden Prabowo telah membentuk sistem pengawasan bertingkat yang terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantauan dan Akuntabilitas. Dewan Pengawas akan mengawasi Badan Eksekutif, menyetujui rencana kerja, anggaran, dan indikator kinerja utama, serta menyusun kode etik untuk manajemen Danantara.
Danantara akan dipimpin oleh individu yang memiliki integritas tinggi, termasuk tokoh nasional yang menjadi penasihat lembaga tersebut. Dengan aset sekitar Rp14.000 triliun, Danantara tidak hanya akan berperan sebagai pengelola investasi tetapi juga sebagai instrumen perencanaan strategis untuk mendukung kemandirian ekonomi Indonesia sampai tahun 2045.
Selama acara peluncuran resmi Danantara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dana tersebut adalah untuk generasi masa depan Indonesia, sesuai dengan Pasal 33, Ayat 3 UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia harus dikelola negara untuk kesejahteraan semua warganya. Industri-industri vital juga harus tetap berada di bawah kendali negara.
