Pada tanggal 24 Februari 2025, pemerintah Indonesia resmi mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan paradoks yang telah lama terjadi di negara ini. Dengan memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah, seperti pulau-pulau yang tersebar luas, garis pantai terpanjang, serta sumber daya alam yang melimpah, pemerintah berharap dapat membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurut Hasan Nasbi dari Kantor Komunikasi Presiden, pendirian BPI Danantara merupakan bagian dari upaya untuk mengakhiri paradoks yang selama ini menghantui Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa negara ini seharusnya lebih sejahtera mengingat segala potensi yang dimiliki. Dengan didukung oleh amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, BPI Danantara diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Melalui BPI Danantara, pemerintah Indonesia memiliki fokus untuk mengendalikan industri strategis serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang diekspor. Dengan tujuan mendukung hilirisasi nikel dan kobalt, pengembangan kecerdasan buatan, serta penciptaan kilang minyak dan industri pendukung lainnya, Indonesia diharapkan mampu melompat ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Peluncuran BPI Danantara juga dipandang sebagai hadiah ulang tahun untuk Indonesia yang ke-80, dengan total aset yang dikelola mencapai Rp 14.000 triliun. Hal ini menandai langkah awal dalam mengelola investasi serta mendorong pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, sebuah visi untuk menjadi negara maju dengan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Dengan fokus pada hilirisasi dan percepatan pembangunan, BPI Danantara diyakini akan menjadi instrumen penting dalam mencapai cita-cita tersebut.
