Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi 2024 akan dilakukan pada Oktober 2025, sedangkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dijadwalkan pada Maret 2026. Keputusan ini diambil setelah rapat bersama Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, dan BKN pada 5 Maret 2025. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menjelaskan bahwa tujuan dari langkah ini adalah untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN secara sistematis.
Rapat tersebut menghasilkan lima poin kesimpulan yang menunjukkan komitmen Komisi II DPR RI untuk terus mengawal penataan tenaga non-ASN agar segera selesai. Bahtra juga menyatakan bahwa DPR meminta Kementerian PAN-RB untuk melarang kepala daerah periode 2025-2030 melakukan pengangkatan tenaga non-ASN dalam bentuk apapun.
Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, juga menegaskan bahwa seleksi CASN 2024 didesain untuk mendukung penyelesaian tenaga non-ASN. Pemerintah dan DPR bersama-sama berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian bagi pegawai yang telah berkontribusi dalam pemerintahan sejak 2005. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik di masa depan.
