Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Hasil penyelidikan oleh Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap proses penegakan hukum yang tengah berlangsung.
Menurut Hasan, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam memerangi korupsi dalam segala bentuk, baik di lembaga negara maupun BUMN. Pemerintah mendukung langkah-langkah hukum yang diambil oleh Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk memberantas korupsi di semua sektor. Selain penegakan hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina untuk meningkatkan tata kelola perusahaannya setelah skandal ini.
Pertamina dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi utama Indonesia, sehingga pembersihan menyeluruh diperlukan untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan komitmennya dalam melakukan reformasi sektor migas sambil mengutamakan kepentingan publik. Pertamina sebagai aset nasional dan kekuatan ekonomi Indonesia harus menjalankan operasinya dengan lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah dan Pertamina merupakan upaya untuk membersihkan skandal ini dan memperkuat posisi perusahaan serta meningkatkan profesionalisme. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus menjadi yang utama dalam penanganan kasus seputar penipuan bahan bakar. Tindakan tegas dan reformasi sektor migas dilakukan untuk menjaga integritas dan kredibilitas perusahaan serta melindungi kepentingan masyarakat.
