Komisi VI DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas berbagai polemik pengolahan lahan oleh BP Batam. Keputusan ini diumumkan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Nurdin Halid setelah sejumlah masyarakat adat Melayu dan tujuh pengusaha lokal menyerahkan aspirasinya kepada Komisi VI. Salah satu isu yang akan dibahas adalah polemik pembongkaran Hotel Purajaya Batam, sebuah hotel bersejarah yang memiliki arti penting dalam pembangunan Pulau Batam. Nurdin menyoroti perobohan hotel tersebut sebagai contoh ketidakadilan dalam pengelolaan lahan oleh BP Batam. Ia juga menekankan perlunya memberikan solusi terbaik kepada pengusaha lokal agar tidak dirugikan dalam bisnis mereka. Panitia kerja ini akan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan BP Batam yang dapat merugikan para pengusaha lokal, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Sejumlah masyarakat adat Melayu juga telah meminta agar persoalan dugaan mafia lahan di Pulau Batam segera dibahas oleh Komisi VI DPR RI untuk memastikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak terkait.
Panja DPR VI Telusuri Polemik Pengolahan Lahan BP Batam
