Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan prestasi dan kebijakan strategis di sektor perumahan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Beliau melaporkan kemajuan pembangunan di Ibukota Negara Kepulauan (IKN) dan Kemayoran, serta berbagai kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan. Pembangunan 27 menara dan sejumlah rumah di IKN telah selesai, siap diresmikan dalam waktu dekat. Juga terdapat kemajuan pembangunan di Desa Atlet Kemayoran, dengan 3 menara siap diresmikan di akhir Januari, 7 menara pada bulan April, dan proposal untuk meresmikan 10 menara di akhir April.
Presiden Prabowo memberikan arahan bahwa kebijakan perumahan harus memberikan prioritas utama kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berdasarkan arahan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan kementerian lain merancang kebijakan konkrit untuk membantu MBR, seperti penghapusan Biaya Persetujuan Bangunan (PBG) atau IMB. Selain itu, PBG kini diproses hanya dalam 10 hari untuk keluarga berpenghasilan rendah, berbeda jauh dengan sebelumnya yang memerlukan waktu hingga 45 hari.
Maruarar juga mengumumkan penghapusan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk MBR dengan pendapatan di bawah Rp8 juta per bulan. Kebijakan ini menunjukkan prioritas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan pro-rakyat. Semua kebijakan yang diimplementasikan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada kalangan kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah secara langsung.