Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah, sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
Menurut AHY, pembangunan IKN difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan penyelesaian konstruksi fasilitas pemerintah, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif. Presiden Prabowo berharap agar fokus utama adalah pada pembangunan tiga fungsi tersebut guna mendukung aktivitas politik yang efektif.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan timnya juga membahas sumber pendanaan melalui APBN dan kerja sama dengan sektor swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi positif dan terintegrasi dalam proyek pembangunan IKN. Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa pemerintah telah menginvestasikan anggaran negara untuk infrastruktur penting dan menerima investasi swasta hingga September 2024.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat, seperti Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri PUPR Maruarar Sirait, dan Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono, menandakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN.
