Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menekankan pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikan berbagai kasus korupsi yang masih belum terselesaikan. Salah satu kasus yang mendapat sorotan adalah dugaan korupsi gratifikasi terkait pemberian kredit Bank Jawa Tengah pada periode 2014-2023. Beberapa nama yang terlibat dalam kasus ini antara lain mantan Direktur Bank Jawa Tengah, Direktur Asuransi ASKRIDA, Ketua Komisi D DPRD, dan mantan Gubernur Jawa Tengah.
Kasus lain yang menjadi perhatian adalah dugaan korupsi proyek e-KTP yang diduga merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Selain itu, terdapat juga usulan agar KPK segera menyelesaikan kasus yang melibatkan Menteri Sosial terkait penanganan dan bantuan sosial Covid-19. Tidak hanya itu, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi juga menyoroti kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait beberapa pengadaan lahan yang diduga merugikan negara.
Selain itu, terdapat beberapa nama lain yang juga terlibat dalam dugaan kasus korupsi yang belum diselesaikan oleh KPK, seperti Deddy Sitorus, Adian Napitupilu, dan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus-kasus tersebut dan menekankan pentingnya menyelesaikan setiap kasus korupsi hingga tuntas. Semua upaya dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
