Pada Selasa, 31 Desember 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan bahwa jumlah kasus sengketa, konflik, dan perkara tanah sepanjang tahun 2024 mencapai 5.973 kasus. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyampaikan informasi ini dalam konferensi pers dengan tema “Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN Tahun 2024” di Kantor Pusat ATR/BPN, Jakarta Selatan. Menurut Nusron, kasus-kasus tersebut terbagi ke dalam sengketa (1.664 kasus), konflik (60 kasus), dan perkara hukum (4.249 kasus).
Meski jumlah kasus tinggi, Kementerian ATR/BPN berhasil mencapai target penyelesaian yang telah ditetapkan. Di antara target-target tersebut termasuk menyelesaikan 1.138 dari total 1.664 sengketa, 38 dari total 60 konflik, dan 946 dari total 4.249 perkara hukum. Nusron menjelaskan bahwa penanganan kasus ini merupakan prioritas utama untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta memastikan hak-hak mereka dilindungi dan konflik tidak membesar.
Kementerian ATR/BPN juga telah menerapkan langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian kasus tanah, termasuk digitalisasi pelayanan pertanahan, peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan melibatkan masyarakat dalam mediasi sengketa. Sinergi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah dan lembaga peradilan, menjadi krusial dalam menghadapi tantangan seperti tumpang tindih kepemilikan lahan dan ketimpangan akses informasi.
Nusron mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus diatasi, namun Kementerian ATR/BPN optimis bahwa dengan langkah-langkah yang telah diambil, kasus yang belum terselesaikan dapat berkurang pada tahun mendatang. Semua upaya tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik baru yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.
