Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD: Efisiensi atau Kemunduran Demokrasi?
Wacana untuk kembali melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengemuka setelah berakhirnya Pilkada 2024. Presiden Prabowo Subianto menyoroti biaya tinggi yang dikeluarkan dalam sistem pemilihan langsung saat ini dan menyatakan kemungkinan untuk mengalihkan proses ini ke DPRD guna menghemat anggaran negara.
Melalui sistem pemilihan tersebut, negara diyakini bisa menghemat triliunan rupiah yang kemudian dapat dialihkan ke kepentingan lain yang lebih mendesak. Prabowo juga menyoroti efisiensi dalam transisi kepemimpinan jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, dibandingkan dengan pemilihan langsung. Dia memberi contoh negara tetangga seperti Malaysia dan India yang efisien dalam sistem ini.
Sejarah pemilihan kepala daerah melalui DPRD berakar sejak Indonesia merdeka hingga berakhirnya Orde Baru. Reformasi politik pasca-Soeharto memunculkan sistem pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat, sebagai bagian dari perubahan politik di Indonesia. Disertai dengan kebijakan otonomi daerah, pilkada langsung menjadi kunci pelaksanaan otonomi daerah yang sesungguhnya.
Dalam konteks politik Indonesia sebelumnya, pilkada dilakukan melalui DPRD dengan aturan tertentu. Namun, setelah reformasi dan lahirnya UU tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemerintahan berubah menjadi demokratis dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Hal ini memunculkan pilkada langsung pertama dalam sejarah Indonesia, di mana masyarakat memiliki peran langsung dalam menentukan kepala daerah mereka.
Meski demikian, upaya untuk kembali ke sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD lagi menimbulkan pertanyaan terkait efisiensi dan demokrasi di Indonesia. Sejauh mana sistem ini dapat mendukung kemajuan daerah dan apakah hal ini merupakan langkah mundur dalam proses demokratisasi negeri ini, masih menjadi bahan perdebatan di masyarakat.
