Panglima TNI Membahas Pengamanan Pilkada 2024 di Seluruh Daerah

by -1021 Views

TEMPO.CO, Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan pengamanan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 di semua daerah dilakukan secara sama dan tidak ada suatu daerah yang diamankan secara khusus oleh TNI.

“Semua wilayah dianggap sama ya, supaya kita pengamanannya lebih serius,” kata Agus setelah mengikuti rapat kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024 seperti dikutip Antara.

Agus mengatakan tingkat kerawanan dalam Pilkada 2024 cenderung lebih dinamis dibandingkan dengan pemilu presiden (Pilpres) lalu. Menurut dia, prajurit-prajurit TNI di lapangan juga telah memetakan kerawanan di seluruh daerah.

“Saya rasa kan tidak hanya TNI nanti, kan ada kita sama-sama dengan kepolisian dengan masyarakat yang ada di wilayah,” kata dia.

Dia juga memastikan tidak ada pengamanan khusus untuk Pilkada Jawa Tengah yang disebut terjadi “perang bintang”. Pilkada Jateng diikuti antara lain oleh mantan Kapolda Jateng Ahmad Luthfi dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

“Kita kewilayahan aja pengamanannya. Kita jaga sama-sama keamanan, kalau negara ini aman rakyat sejahtera,” ujarnya.

Bawaslu Koordinasikan Pemetaan Kerawanan Pilkada

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah daerah, aparat kepolisian, aparat TNI, serta aparat keamanan lainnya perihal hasil pemetaan kerawanan sebagai langkah mitigasi.

“Kami akan berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk memastikan agar ada mitigasi jika ada keamanan yang terganggu,” ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja usai peluncuran ‘Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024’ di Jakarta pada Senin, 26 Agustus 2024.

Kerawanan yang dia maksud adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis. Bagja mengungkapkan terdapat lima provinsi dengan tingkat kerawanan yang tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, serta Jawa Timur.