Tanggapan Jubir KPK tentang Kemampuan Melihat di Persidangan untuk Menilai Kerja KPK: Benar atau Politis?

by -127 Views
Tanggapan Jubir KPK tentang Kemampuan Melihat di Persidangan untuk Menilai Kerja KPK: Benar atau Politis?

Jumat, 2 Agustus 2024 – 10:47 WIB

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menyebut bahwa orang di sekelilingnya tengah menjadi target hukum.

Baca Juga :

Ternyata Eks Sekma Nurhadi hingga Azis Syamsudin Jadi Korban Pungli Rutan KPK

Walau tidak menyebut secara rinci, tapi diketahui kalau KPK yang saat ini menangani kasus Harun Masiku, beberapa kali memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Juga staf Hasto.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika mengatakan, bahwa lembaga antirasuah tidak bisa mengendalikan opini yang beredar terkait penanganan kasus yang sedang dilakukan komisi antirasuah tersebut.

Baca Juga :

Momen Akrab Kader PDIP di Uji Coba Makan Gratis Dinilai Sinyal Merapat Dukung Khofifah

“Ya KPK tidak bisa mengatur atau mengendalikan opini yang beredar di luar, KPK hanya bisa bekerja sesuai koridor dalam hal ini penindakan sesuai koridor rangka hukum,” ujar Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat 2 Agustus 2024.

Tessa menjelaskan, hasil kerja KPK nanti bisa dibuktikan ketika persidangan berlangsung. Di sana bisa dinilai kinerja KPK dalam mengungkap kasus tersebut apakah terkait unsur politis atau tidak.

Baca Juga :

PKS Pede Usung Kader Sendiri di Pilkada Medan, Berpeluang Koalisi dengan PDIP

“Hasilnya tentunya nanti akan teman-teman bisa saksikan juga pada saat disajikan di persidangan,” kata Tessa.

“Disitu nanti baik teman-teman jurnalis maupun masyarakat bisa melihat apakah tindakan KPK mentersangkakan, maupun menyajikan alat bukti itu, sudah benar atau sifatnya politis,” lanjutnya.

Bila masyarakat merasa ada keluhan terkait kerja KPK, maka nanti ada saluran resminya. Masyarakat bisa menyampaikan keluhannya melalui saluran resmi tersebut.

“Jadi kita, apabila ada keluhan sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui, ya tentu ada saluran-saluran dan jalur-jalur yang resmi yang bisa digunakan ya, oleh orang-orang yang mau mengajukan keluhan tersebut,” bebernya.

Sebelumnya, Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa PDIP merupakan partai politik yang sah dan konstitusional. Namun belakangan, ia menyinggung kasus hukum justru sedang dimainkan pihak tertentu untuk mengganggu PDIP dan membungkam para elitenya.

“Kenapa kami dibeginikan? Saya sampe tanya PDIP, saya kan nanya ahli tata negara, pengacara, sebenernya salahnya saya ini opo to? Coba pikir, coba kalau bisa,” kata Megawati di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 30 Juli 2024.

Putri Presiden pertama RI ini juga menilai lantaran tidak ada yang berani memperkarakannya ke proses hukum, maka orang-orang di sekitarnyalah yang ‘diambil’.

“Loh tapi mau ambil saya pada nggak berani. Loh iya, jadi sasarannya di sekeliling saya, gitu loh. Aduh kayaknya saya ini bodoh banget ya, saya cuma diam ajalah,” ujar Megawati.

Megawati menjelaskan mengapa dirinya lebih bersikap diam, lantaran untuk persatuan dan kesatuan, dan akan membuat rusuh anak buahnya yang banyak “preman” jika dirinya diambil.

“Ya udah gitu ya gitu, biarin dah. Karena buat apa? Karena saya mikir, kalau saya lawan, anak-anak saya itu banyak preman loh, nggak ada takut loh. Kali ini mereka bilang ‘Aduh Ibu sabar banget’, sudah diam saja, aku bilang, nanti juga selesai,” tegasnya.

Halaman Selanjutnya

Sebelumnya, Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa PDIP merupakan partai politik yang sah dan konstitusional. Namun belakangan, ia menyinggung kasus hukum justru sedang dimainkan pihak tertentu untuk mengganggu PDIP dan membungkam para elitenya.

Halaman Selanjutnya