Organisasi masyarakat sipil Kalyanamitra menilai kekerasan berbasis gender berpotensi meningkat dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 dibandingkan Pemilu 2024. Alasannya, persinggungan politik di daerah akan semakin kuat di masyarakat.
Koordinator Pengelolaan Pengetahuan Kalyanamitra, Lailatin Mubarokah, menyatakan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang dapat terjadi selama Pilkada 2024 meliputi larangan atau pemaksaan memilih kandidat tertentu, eksploitasi untuk mendanai kampanye, hingga ujaran kebencian terhadap kandidat perempuan atau kelompok rentan dengan dianggap tidak kompeten.
Lailatin juga menyoroti bahwa baik lingkungan sosial maupun partai politik dapat terlibat dalam kekerasan berbasis gender seperti melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara Pilkada untuk memanipulasi suara. Dia menekankan pentingnya pengangkatan isu kekerasan berbasis gender dalam Pilkada untuk melakukan advokasi agar pemerintah memiliki mekanisme khusus untuk pencegahan dan penanganan.
Lailatin menjelaskan bahwa Kalyanamitra telah memantau kekerasan berbasis gender dalam Pemilu 2024 untuk menunjukkan dampaknya tidak hanya pada korban langsung tetapi juga pada menurunnya partisipasi perempuan secara umum dalam pengambilan keputusan. Penurunan partisipasi perempuan dapat menyebabkan kelompok rentan dan kepentingan perempuan terabaikan dalam kebijakan.
Sumber: Tempo.co
