Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat dengan tegas menolak pemberian uang atau imbalan dalam bentuk apa pun pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Ajakan komisi antirasuah tersebut disampaikan melalui Roadshow Bus KPK 2024.
“Roadshow Bus KPK 2024 adalah upaya kami untuk mencegah korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat peluncuran Roadshow Bus KPK 2024 di Surabaya pada Kamis, 13 Juni 2024.
Di dalam bus itu terdapat berbagai informasi yang disampaikan secara digital maupun dapat dibaca dalam bentuk buku yang mengedukasi masyarakat perihal pencegahan korupsi.
Johanis mengungkapkan, melalui kegiatan ini, momentum yang terdekat adalah mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Pilkada 2024 yang jujur, bersih, dan berintegritas.
“Salah satunya agar masyarakat tidak memilih calon kepala daerah dengan menerima imbalan apa pun. Termasuk masyarakat harus tegas menolak ‘serangan fajar’,” ujarnya.
Johanis menuturkan, bagi calon kepala daerah yang memberikan sesuatu kepada rakyat saat pemilihan, adalah awal dari suatu tindak pidana yang akan dilakukan di kemudian hari.
“Ketika dia terpilih maka akan mengupayakan bagaimana caranya mengembalikan uang yang sudah dia keluarkan,” ujarnya.
Kasus tindak pidana korupsi yang sering terjadi, kata dia, kepala daerah terpilih sering kali meminta kewajiban setoran kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Peluncuran Roadshow Bus KPK 2024 di wilayah Jawa Timur yang dipusatkan di Gedung Negara Grahadi Surabaya ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah di wilayah provinsi setempat.
Dalam kesempatan itu, setiap kepala daerah di Jawa Timur diminta turut mengedukasi warganya mengenai upaya pencegahan korupsi, salah satunya agar tidak menerima imbalan dari calon yang akan berkontestasi di Pilkada 2024 yang akan digelar secara serentak pada 27 November mendatang.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengapresiasi upaya pencegahan korupsi kepada masyarakat melalui Roadshow Bus KPK 2024.
“Sulitnya kalau terkait politik uang di pilkada itu kan pemerintah provinsi tidak bisa mengintervensi masing-masing pribadi masyarakat untuk benar-benar menolaknya. Tapi yang bisa kami lakukan adalah menegaskan agar seluruh aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus bersikap netral di Pilkada 2024,” ucapnya.
