Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI Fisip UI) telah menyelenggarakan seminar dengan tema “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” pada hari Kamis (30/5).
Pada seminar ini, dibahas isu spyware dalam konteks keamanan nasional dan kebebasan sipil yang sedang hangat diperbincangkan. Amnesty International baru-baru ini melaporkan tentang pembelian dan penggunaan alat sadap (spyware) oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel. Penggunaan spyware ini dianggap sebagai tindakan represi terhadap kebebasan sipil dan menunjukkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Acara seminar di Auditorium Ilmu Komunikasi dimoderatori oleh Broto Wardoyo, seorang dosen di Departemen Hubungan Internasional Fisip UI, dan dihadiri oleh sejumlah pembicara terkemuka yang memberikan wawasan mendalam mengenai topik tersebut.
Ketua Departemen Hubungan Internasional Fisip UI, Asra Virgianita, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya seminar ini dan mendorong para peserta, khususnya mahasiswa, untuk aktif dalam meningkatkan pemahaman mengenai isu keamanan nasional dan hak-hak sipil.
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI, Sulistyo, menjelaskan tentang perlindungan data dan kebijakan lokalisasi data yang sebaiknya diterapkan di Indonesia. Ia juga menyoroti ancaman siber yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2024 dan perlunya regulasi yang lebih kuat serta kesadaran institusi dalam mematuhi rekomendasi pihak berwenang.
Pembicara lainnya termasuk Wakil Kepala Densus 88 AT Polri, Brigjen. Pol. I Made Astawa; Pemimpin Redaksi GTV dan Ketua IJTI, Herik Kurniawan; Peneliti di The Habibie Center, Mabda Haerunnisa Fajrilla Sidiq; Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI, J. Simon Runturambi; dan dosen Keamanan Internasional, Ali Abdullah Wibisono.
Semua pembicara membahas bagaimana menemukan keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil di era digital serta pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keseimbangan tersebut. Kita semua harus memastikan bahwa kebijakan keamanan siber mempertimbangkan kedua aspek tersebut dengan baik.
Seminar ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada mahasiswa dan masyarakat tentang isu keamanan nasional dan hak-hak sipil agar dapat melihat berbagai isu dari berbagai perspektif. Melalui edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan masyarakat dapat bersama-sama menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil di era digital.
