TEMPO.CO, Jakarta – Belakangan ini, kabar mengenai Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlibat dalam penyusunan kabinet pemerintahan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo-Gibran yang unggul versi quick count di Pilpres 2024, sedang ramai diperbincangkan. Bahkan Jokowi disebut akan memiliki peran yang signifikan.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengatakan bahwa Jokowi masih akan terlibat dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan Prabowo-Gibran. “Keterlibatan beliau (Jokowi) akan sangat signifikan,” kata Dradjad saat dihubungi Tempo melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 24 Februari 2024.
Dia juga menyatakan bahwa Prabowo-Gibran akan mendengarkan pandangan Jokowi dalam pembentukan pemerintahan dan penyusunan kebijakan. Menurutnya, keterlibatan Presiden Jokowi masih sesuai, karena dalam masa transisi pemerintahan, keputusan tentang RAPBN masih di tangan pemerintahan Jokowi.
Tindakan tersebut mendapat beragam respon, termasuk dari pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah yang menyebut keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam pembentukan kabinet dan kebijakan Prabowo-Gibran melanggar UUD 1945.
Herdiansyah menekankan bahwa presiden terpilih tidak boleh diatur atau dikendalikan oleh mantan presiden. Baginya, tidak benar jika Jokowi ikut campur dalam pemilihan menteri-menteri pemerintahan berikutnya.
Presiden Jokowi sendiri memberikan tanggapan terkait isu keterlibatannya dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. “Tanyakan ke Pak Prabowo, jangan tanyakan kepada saya,” kata Jokowi di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024.
Saat ditanya apakah dia diminta memberikan saran terkait susunan kabinet, Jokowi kembali meminta wartawan untuk bertanya kepada Prabowo.
Saat rapat paripurna Kabinet Jokowi pada Senin, 26 Februari 2024, program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon nomor urut dua Prabowo-Gibran menjadi perbincangan. Program ini mendapat kritik dari kubu capres nomor urut satu dan tiga.
Menurut Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, pembahasan program makan siang gratis dalam rapat kabinet Jokowi dianggap melanggar etika.
Kritik serupa juga disampaikan oleh kubu capres nomor urut satu, Anies-Muhaimain. Juru bicara Timnas AMIN, Billy David Nerotumilena, menilai pembicaraan soal program Prabowo oleh pemerintah tidak pantas karena Pemilu 2024 masih berlangsung.
Semua pihak berharap agar proses politik di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
