Sejak tahun 2021, Kementerian Agama (Kemenag) terus memacu berbagai program untuk memberdayakan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Salah satu program yang diusung untuk memandirikan pesantren adalah melalui inkubasi bisnis.
Di tahun 2023, sebanyak 2.067 ponpes telah menjadi sasaran program tersebut. Pada tahun 2024, jumlah penerima ditargetkan bertambah menjadi hingga 5.000 ponpes. Pada Sabtu, 16 Desember 2023, sebanyak 2.000 pengasuh perwakilan ponpes penerima manfaat program Kemandirian Pesantren dari seluruh Indonesia hadir dalam Sarasehan Peningkatan Kemandirian Pesantren di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan, program kemandirian pesantren adalah program wajib yang telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), selain juga mandat Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Di Kemenag, Kemandirian Pesantren menjadi salah satu program prioritas yang digulirkan sejak 2021. Untuk mewujudkannya, Kemenag antara lain merilis Pesantrenpreneur dan Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP).
Gus Men, panggilan akrab Menteri Agama, menyatakan bahwa inkubasi bisnis yang digalakkan oleh Kemenag meliputi seluruh aspek bisnis. Program prioritas ini dirancang agar bisa diakses setara bagi semua pesantren yang membutuhkan. Program ini juga bersifat terbuka serta akuntabel sehingga setiap proses dan hasil dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M Ali Ramdhani juga menjelaskan bahwa ribuan pesantren telah berhasil meningkatkan kemandiriannya dengan mengembangkan beragam bidang bisnis, seperti toko, minimarket, koperasi, laundry, food and beverages, digital printing, dan usaha lainnya. Kementerian Agama telah memberikan afirmasi anggaran hingga Rp300 miliar untuk mendorong kemandirian ekonomi ribuan lembaga pesantren.
Peta Jalan Kemandirian Pesantren yang dirumuskan pada 2021 telah merata di 34 provinsi seluruh Indonesia. Rincian ponpes penerima manfaat Program Kemandirian Pesantren tersebut adalah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, dengan jumlah penerima tertinggi berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Dengan program-program ini, diharapkan pondok pesantren di seluruh Indonesia dapat semakin mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial di masyarakat.
