Jumat, 8 Desember 2023 – 22:58 WIB
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjamin, meskipun diputuskan di tengah situasi darurat, namun data belanja pemerintah selama pandemi COVID-19 sudah terekam dan bisa dipertanggungjawabkan.
Baca Juga :
Pembangunan Pusat Data Nasional Bakal Hemat Anggaran dan Efisiensi Belanja Pemda
Hal itu diutarakannya usai menghadiri penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023, di Istana Negara hari ini.
“Yang melibatkan Kemenkeu, soal dokumentasi setiap pengambilan keputusan itu, apalagi dalam kondisi COVID-19, itu terekam karena kami ngomongnya pakai Zoom. Nah, Zoomnya itu di-record,” kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 8 Desember 2023.
Baca Juga :
Sri Mulyani Janji Tindaklanjuti Temuan BPK, Soal Ketahanan Energi hingga BUMN
Saat Pemerintah mengambil keputusan cepat terkait pengadaan vaksin COVID-19 kala itu, menkeu memastikan bahwa seluruh pembahasan terkait pasti terekam. Yakni mulai dari jumlah dosis yang harus didatangkan, hingga terkait harga per dosisnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca Juga :
Lapor IHPS I-2023 ke Jokowi, BPK Curhat Rekomendasinya Baru Ditindaklanjuti 47 Persen
Dia bahkan mengaku masih sangat mengingat, bagaimana proses pengambilan keputusan penting dan terburu-buru pada masa pandemi tahun 2021 hingga 2022 itu. Di mana, saat itu muncul virus baru SARS-CoV-2 varian Delta.
Sehingga, lanjut Sri Mulyani, Kemenkeu juga selalu mengundang aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, BPK, hingga BPKP, untuk mengonsultasikan berbagai program penanggulangan COVID-19. Dia juga mengaku selalu menyampaikan arahan kepada jajarannya, untuk selalu tepat dalam mengambil keputusan meskipun dalam kondisi darurat.
“Kami waktu itu spirit-nya tahu banget, bahwa ini situasi sangat berbeda, ini emergency. Karena di antara kami banyak yang khawatir saat mengambil keputusan, nanti diperiksa waktu itu, kemudian record semuanya,” kata menkeu.
Vaksin Covid-19 nasal atau hidung.
Kemudian setelah seluruh rangkaian kegiatan terdokumentasi dengan baik, Sri Mulyani berharap hal itu dapat menjadi argumentasi pemikiran yang bisa dipertanggungjawabkan ketika nantinya muncul persoalan.
“Jadi sebetulnya bisa disampaikan, kenapa waktu itu membuat keputusan seperti ini. Selama tidak ada konflik kepentingan, selama tidak ada korupsi, tetapi ini adalah sesuatu yang emergency, saya rasa harusnya bisa disampaikan,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
“Kami waktu itu spirit-nya tahu banget, bahwa ini situasi sangat berbeda, ini emergency. Karena di antara kami banyak yang khawatir saat mengambil keputusan, nanti diperiksa waktu itu, kemudian record semuanya,” kata menkeu.
